'/></svg>)
Download AHSP Pekerjaan Konstruksi Sesuai Pedoman Bina Konstruksi No. 182 Tahun 2025
Apakah RAB dan estimasi proyek Anda sudah sesuai standar Bina Konstruksi 2025?
Kini, pemerintah melalui Surat Edaran Bina Konstruksi No. 182 Tahun 2025 menetapkan pedoman baru yang wajib dipahami oleh setiap arsitek, kontraktor, dan cost engineer. Artikel ini akan membahas panduan lengkap penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi terbaru, agar Anda dapat menghasilkan RAB/HPP yang sah, akurat, dan sesuai regulasi nasional.
Jangan lewatkan juga alat bantu profesional seperti DriveShare Premium AHSP SNI-PU dan Aplikasi RAP BQPro v2026 — solusi praktis yang siap membantu Anda menyesuaikan proyek dengan standar terbaru!
Latar Belakang & Pentingnya Regulasi
Dalam dunia konstruksi, estimasi biaya bukan sekadar angka, namun juga dasar pengambilan keputusan, pembiayaan proyek, dan pengendalian anggaran. Regulasi terbaru dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (“DJBK”) menetapkan bahwa proses penyusunan estimasi biaya harus menggabungkan dua aspek utama:
- Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)
- Analisis biaya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
Tujuannya tentu untuk mendapatkan Harga Perkiraan Perancang (HPP), Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang akurat dan transparan. Regulasi ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 pasal 18 ayat (2) yang mengamanatkan pedoman dasar penyusunan biaya konstruksi.
Bagi sahabat arsitek maupun entitas kontruksi, adaptasi cepat terhadap regulasi ini berarti keunggulan kompetitif, estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan, risiko revisi yang lebih kecil, dan proses pengadaan yang lebih mulus.
Ruang Lingkup Regulasi
Regulasi ini membentang dalam beberapa aspek penting, yang meliputi:
- Pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Acuan dalam penyusunan AHSP sebagai dasar tarif satuan.
- Biaya penerapan SMKK, yang kini diwajibkan sebagai bagian dari estimasi.
- AHSP untuk Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, dan Bidang Cipta Karya.
- Mekanisme pengajuan usulan AHSP ke pihak berwenang.
Struktur AHSP Berdasarkan Bidang
Untuk memudahkan implementasi, regulasi ini mengklasifikasikan AHSP menurut tiga bidang utama:
- Bidang Sumber Daya Air (Ketentuan dalam Lampiran IV) Terdiri dari 10 jenis pekerjaan, yaitu: komponen dasar konstruksi, bending, jaringan irigasi, pengaman Sungai, bendungan dan embung, pengaman Pantai, pengendali muara Sungai, infrastruktur rawa, Infrastruktur air tanah dan air baku, pekerjaan pintu air dan peralatan hidromekanik-elektrik
- Bidang Bina Marga (Ketentuan dalam Lampiran V) Terdiri dari 11 jenis pekerjaan, antara lain: umum & penerapan SMKK; drainase; tanah & geosintetik; perkerasan berbutir & beton semen; perkerasan aspal; struktur; rehabilitasi jembatan; harian & pekerjaan lain-lain; pemeliharaan; jalan bebas hambatan & jalan tol.
- Bidang Cipta Karya (Ketentuan dalam Lampiran VI) Terdiri dari 12 divisi/pokok pekerjaan bangunan gedung: persiapan lapangan (site work); struktur; arsitektur; lansekap; mekanikal & elektrikal; plumbing; jalan permukiman; drainase jalan; jaringan pipa luar gedung; sistem struktur risha; tipologi risha; desain tipe rumah susun.
Ketentuan Peralihan & Penegasan
Jika paket pekerjaan konstruksi sudah diumumkan dalam sistem dan masih menggunakan AHSP versi lama (berdasarkan Permen PU No 8/2023 dan SE DJBK No. 30/2025), maka maksimal 20 hari kerja setelah berlakunya SE No 182/SE/Dk/2025 proses tetap boleh dilanjutkan. Setelah itu, semua estimasi wajib menggunakan regulasi baru.
Dengan demikian, arsitek dan konsultan biaya harus segera menyesuaikan agar tidak tertinggal.
Dampak dan Manfaat bagi Praktisi Arsitek & Konstruksi
Untuk Anda di bidang arsitektur, tim estimating, atau manajemen proyek—berikut manfaat utama yang bisa diperoleh:
- Akurasi yang lebih tinggi dalam estimasi biaya → mengurangi risiko under-budget atau over-budget
- Transparansi & akuntabilitas yang lebih kuat → memudahkan verifikasi dan audit internal/eksternal
- Kepatuhan regulasi → meminimalkan potensi sanksi atau pembatalan tender
- Efisiensi proyek karena penggunaan data dan metode standar dari pemerintah
Regulasi terbaru Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 182/SE/Dk/2025 menandai tonggak penting dalam penyusunan estimasi biaya proyek konstruksi bidang pekerjaan umum. Bagi profesional di bidang arsitektur dan konstruksi, beradaptasi dengan pedoman ini bukan sekadar keharusan regulasi—namun juga kesempatan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan estimasi, dan reputasi profesional. Jangan tunda penyesuaian dari metode lama ke metode baru. Pastikan tim Anda siap, data Anda terkini, estimasi Anda tepat, dan proyek Anda berjalan sesuai harapan.
Untuk mempermudah implementasi, kami menawarkan dua produk unggulan dari mitra arsitek:
- DriveShare Premium AHSP SNI-PU & Template Terlengkap (20 GB++ Google Drive) – Koleksi lengkap AHSP terbaru untuk berbagai bidang, dapat menjadi database anda dan tentunya memberikan kemudahan dan kelancaran pekerjaan, semua disediakan siap pakai.Selengkapnya disini
- Aplikasi Hitung RAP BQPro v2026 ( Base Acuan AHSP Bina Konstruksi No 182 th 2025 Terbaru) – Hanya tersedia di Kios Arsitek, Aplikasi hitung RAP/RAB LPSE dengan fitur upgrade laporan bahan & upah acuan AHSP Bina Konstruksi No 182 Tahun 2025. Selengkapnya disini
Jika Anda ingin meningkatkan efisiensi tim estimating atau ingin template siap pakai sesuai regulasi terbaru, dapatkan segera
